OPINI Publik, Pemberitaan Kehilangan Taring: Korupsi Mantan Kades di Halmahera Selatan Dibiarkan?
HalSel, MataCamera.Id - Fungsi kontrol media dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pengelolaan dana publik seakan tak lagi bertaring di Kabupaten Halmahera Selatan. Banyak kasus yang melibatkan mantan kepala desa seolah tidak menjadi persoalan yang serius bagi para pemangku kepentingan. Salah satu contohnya adalah dugaan penyalahgunaan dana desa oleh mantan Kepala Desa Indomut, Suaib Ali. Hingga kini, meskipun berbagai bukti dan laporan telah mencuat ke publik, tidak ada langkah konkret yang diambil oleh pihak berwenang.
Pada Juli 2022, Suaib Ali mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Indomut. Namun, meski tak lagi menjabat, ia diduga masih mengendalikan aliran dana desa dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara tidak transparan. Dugaan ini diperkuat oleh pernyataan Junain, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Indomut, yang mengungkapkan bahwa dari total anggaran BLT tahap I dan II sebesar Rp490 juta, hanya Rp72 juta yang disalurkan kepada 160 kepala keluarga penerima manfaat. Ironisnya, insentif bagi perangkat desa, badan sara, dan kader Polindes pun belum dibayarkan selama 10 bulan. (SUMBER)
Lebih jauh, BPD juga mencurigai adanya permainan di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan yang memungkinkan pencairan dana desa tanpa laporan pertanggungjawaban yang jelas. Jika benar, maka ini menandakan adanya jaringan yang turut melindungi Suaib Ali dari jerat hukum, meskipun ia sudah tidak lagi menduduki jabatan formal.
Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2019: Bukti Lama yang Dibiarkan?
Bukan hanya dugaan penyalahgunaan dana pasca mundur dari jabatan, laporan Inspektorat Halmahera Selatan tahun 2019 juga mengungkap berbagai ketidakwajaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Indomut tahun anggaran 2018. Beberapa temuan utama dalam LHP tersebut meliputi:
- Pengeluaran belanja fiktif sebesar Rp99.695.500.
- Pengeluaran tanpa bukti sah senilai Rp284.371.600.
- Pajak yang belum disetor mencapai Rp21.425.872.
- Total dugaan penyelewengan mencapai Rp678.492.972.
Meski demikian, Suaib Ali dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia berkilah bahwa kegiatan di lapangan sudah terealisasi, dan temuan yang ada hanya disebabkan oleh kelengkapan administrasi yang belum dipenuhi.
Namun, bantahan Suaib Ali tidak menghilangkan fakta bahwa hingga saat ini tidak ada langkah serius dari aparat penegak hukum maupun Pemkab Halmahera Selatan untuk menindaklanjuti laporan yang ada. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah penegakan hukum di Halmahera Selatan masih berfungsi, ataukah sudah lumpuh oleh kepentingan para oknum? (SUMBER)
Ketidakpastian bagi Masyarakat: Keadilan yang Semakin Kabur
Di sisi lain, masyarakat Halmahera Selatan berhak mendapatkan kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Mereka berhak mengetahui ke mana dana desa dialokasikan, dan apakah bantuan yang seharusnya mereka terima benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pemberitaan yang seharusnya menjadi alat kontrol sosial kini terasa sia-sia, karena tidak mampu menggugah kesadaran para pemangku kepentingan.
Sebagai salah satu pilar demokrasi, media terus berupaya mengungkap berbagai pelanggaran yang terjadi, namun tanpa respons dan tindak lanjut yang tegas dari pihak berwenang, upaya tersebut menjadi seperti angin lalu. Kasus Suaib Ali hanyalah satu dari sekian banyak persoalan yang mengendap tanpa penyelesaian.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka yang terjadi adalah preseden buruk bagi pemerintahan desa di Halmahera Selatan. Para kepala desa yang berkuasa akan merasa kebal hukum, sementara masyarakat terus menjadi korban ketidakadilan.
Kini, pertanyaan terbesar yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah adalah: sampai kapan pembiaran ini akan terus terjadi? Apakah keadilan masih memiliki tempat di Halmahera Selatan, ataukah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas?
Redaksi HALSEL.
