MATACAMERA.id-Evaluasi 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan, terutama terhadap kinerja para menterinya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), beberapa menteri dinilai memiliki kinerja yang kurang memuaskan. Survei ini melibatkan 95 jurnalis dari 44 lembaga pers di Indonesia dengan lima indikator utama, yaitu pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.
Salah satu menteri yang mendapat penilaian terburuk adalah Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, dengan skor minus 113 poin. Pigai dikritik karena kebijakan HAM yang dinilai kontroversial serta minimnya terobosan yang signifikan. Selain itu, komunikasi publiknya juga dianggap kurang baik, sehingga menimbulkan kesan negatif terhadap kebijakan yang diambil. Kinerja kementeriannya dinilai tidak sejalan dengan harapan publik dalam memperjuangkan hak asasi manusia secara lebih progresif.
Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi dan UKM, juga masuk dalam daftar menteri berkinerja buruk dengan skor minus 61 poin. Ia dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi dan usaha kecil. Program-program yang dijalankan kementeriannya dianggap belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor informal. Banyak pihak berharap ada langkah lebih nyata dalam memperkuat peran koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Selanjutnya, Bahlil Lahadalia yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat nilai minus 41 poin. Ia dinilai kurang efektif dalam mengelola sektor energi dan sumber daya mineral, terutama dalam menjaga stabilitas harga energi serta meningkatkan ketahanan energi nasional. Kebijakan terkait transisi energi juga dianggap belum optimal, sehingga memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pelaku industri energi.
Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, juga mendapat sorotan negatif dengan skor minus 36 poin. Ia dianggap belum mampu menunjukkan langkah konkret dalam menjaga kelestarian hutan dan mengatasi deforestasi. Tantangan besar seperti kebakaran hutan dan perambahan lahan ilegal masih menjadi masalah utama yang belum ditangani dengan baik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia, terutama terkait upaya mitigasi perubahan iklim.
Terakhir, Yandri Susanto yang menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendapat skor minus 28 poin. Ia dinilai belum menunjukkan program yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal. Padahal, sektor ini sangat krusial untuk pembangunan ekonomi nasional yang merata. Evaluasi ini mencerminkan ekspektasi tinggi masyarakat terhadap kinerja kabinet Prabowo-Gibran ke depan agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat,sudah saatnya presiden mengevaluasi kinerja kabinet nya,(MULSuardi, Junaidi,Bahri)
