MATACAMERA.ID , Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda Indonesia. Namun, adanya potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran besar yang mencapai Rp 73 triliun membuat berbagai pihak menyarankan keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program tersebut.
Ketua Harian DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Anan Wijaya menyampaikan, KPK perlu dilibatkan dalam program ini untuk mengurangi risiko penyimpangan. Menurutnya, program makan bergizi gratis ini memerlukan pengawasan ketat dari lembaga antirasuah guna memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat. "Sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan mitigasi dan memberikan edukasi tata kelola anggaran terkait program makan bergizi ini," kata Anan kepada wartawan, Rabu (13/11).
Anan menekankan bahwa KPK dapat memberikan pemahaman terkait pengelolaan anggaran yang baik kepada para pelaksana program, termasuk Badan Gizi Nasional dan dinas terkait yang terlibat. Selain itu, ia mengingatkan agar pihak-pihak pelaksana, seperti dinas pendidikan dan dinas kesehatan, menyusun aturan teknis yang jelas untuk menghindari potensi korupsi. "Aturan teknis dan pelaksanaan yang transparan sangat penting agar dana tersebut benar-benar sampai kepada sasaran," tambah Anan.
Program makan bergizi gratis ini tidak hanya bertujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga sebagai upaya menurunkan angka stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Anan mengungkapkan, program ini merupakan langkah konkret untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai amanat konstitusi. Menurutnya, upaya pencegahan stunting merupakan bagian dari investasi jangka panjang bagi kesehatan dan kecerdasan generasi penerus bangsa.
Sementara itu, Anan menyatakan dukungannya terhadap program ini, namun ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran sering kali menjadi target empuk bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia menilai pentingnya instrumen pengawasan yang kuat agar tidak terjadi kebocoran anggaran. "Pengawasan dari KPK akan sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan program ini," jelasnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pelaksana, dan KPK, diharapkan program makan bergizi gratis ini dapat berjalan efektif, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan dana. Jika terlaksana dengan baik, program ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, serta memberikan manfaat nyata dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing tinggi di masa depan.[AZ]
Editor:Bahri
