Malut.MATACAMERA.id Mangkraknya proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Makian di Kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel) telah memicu gelombang kemarahan dan Ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.
Proyek yang seharusnya menjadi pilar layanan kesehatan bagi warga ini berubah menjadi contoh nyata dari ketidakberesan dan kemungkinan besar, korupsi. Dengan anggaran sebesar 44,2 miliar rupiah. Proyek ini tidak hanya gagal diselesaikan, tetapi juga telah menjadi sumber skandal keuangan yang serius.
Desas-desus yang berkembang di kalangan masyarakat menyebutkan adanya indikasi kuat bahwa sekitar 10% dari anggaran proyek, atau sekitar 10 miliar rupiah, telah mengalir ke kantong pribadi orang dekat almarhum bupati.
Indikasi kuat ini menunjukkan adanya praktik bagi-bagi uang proyek yang melibatkan oknum-oknum yang seharusnya bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan proyek tersebut.
Banyak warga Halmahera Selatan yang menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya penerimaan fee proyek oleh orang dekat almarhum bupati. Informasi ini tidak hanya sekedar rumor, tetapi sudah menjadi pembicaraan umum di kalangan masyarakat.
Beberapa individu yang terkait dengan proyek ini dilaporkan hidup dengan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatan resmi mereka, menambah kecurigaan adanya penyelewengan anggaran.
Indikasi ini menunjukkan adanya praktik bagi-bagi uang proyek yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang seharusnya bertanggung jawab atas suksesnya pembangunan RSP Makian.
Tuntutan terhadap Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara untuk segera melakukan investigasi menyeluruh tidak lagi bisa diabaikan.
Langkah yang harus diambil adalah mengidentifikasi dengan jelas siapa saja yang bertanggung jawab atas inisiasi dan pengelolaan proyek ini. Transparansi penuh dan akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat adalah hal mutlak yang harus diwujudkan.
Setiap pengeluaran harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk penyelewengan. Informasi mengenai indikasi korupsi ini sudah diketahui oleh banyak orang di Halmahera Selatan, dan mereka menuntut tindakan tegas.
Polda Malut dan pihak berwenang lainnya untuk bertindak cepat dan tanpa kompromi. Tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemerintahan.
Masyarakat berhak mengetahui kebenaran dan mendapatkan keadilan. Proyek RSP Makian seharusnya menjadi simbol peningkatan layanan kesehatan, bukan menjadi bukti dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. (Red/Fre).
